DETIK SUMBA – Langkah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya (Pemkab SBD), Nusa Tenggara Timur (NTT), yang mendukung rencana pengusaha mendatangkan babi dari luar pulau memicu perdebatan di tingkat akar rumput.
Kebijakan ini dinilai menjadi ancaman nyata yang siap menggulung tikar para peternak lokal yang hingga kini masih terseok-seok menghadapi wabah mematikan bernama ASF ini.
Kekhawatiran mendalam ini disuarakan secara lantang oleh Ketua Asosiasi Peternak Babi Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Yohanes Ngongo. Ia memprotes keras sikap pemerintah daerah yang dinilai lebih berpihak pada kepentingan pengusaha pemasok dibanding keselamatan ternak milik rakyat sendiri.
Protes tersebut mencuat usai Yohanes menghadiri pertemuan yang berlangsung di kantor BAPERIDA antara pengusaha pemasok babi dari luar pulau dan peternak babi lokal yang difasilitasi oleh Pemkab SBD pada Senin (24/8/2026).
“Yang suka itu adalah pemasok babi, yang tidak suka itu peternak,” ujar Yohanes dengan nada kecewa saat diwawancarai awak media usai pertemuan.
Yohanes menegaskan, penolakan ini bukan tanpa alasan objektif. Para peternak lokal dihantui trauma mendalam akibat hantaman virus African Swine Fever (ASF) atau demam babi Afrika yang telah melumpuhkan perekonomian mereka sejak enam tahun lalu, dan hingga kini belum juga mampu dijinakkan.
“Penanganannya juga sampai saat ini, baik dari pemerintah maupun masyarakat, belum ada yang berhasil,” katanya.
Meskipun dalam pertemuan tersebut Pemkab SBD telah membahas prosedur serta standar operasional prosedur (SOP) karantina yang wajib dilalui oleh para pengusaha, para peternak tetap menaruh curiga pada efektivitas pengawasan di lapangan.
Namun, karena keputusan tersebut kini telah diketuk menjadi kebijakan resmi pemerintah daerah, Yohanes mendesak agar implementasi di pintu-pintu masuk wilayah SBD diawasi tanpa toleransi sedikit pun. Langkah ini menjadi benteng terakhir bagi peternak lokal.
“Karena ini sudah diputuskan maka harus ada pengawasan terhadap pemasok babi dari luar. Jangan sampai tidak sesuai dengan SOP,” tegas pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten SBD ini.
Yohanes meminta dengan sangat kepada Pemkab SBD agar tidak melonggarkan aturan demi kelancaran bisnis semata. Jika prosedur kesehatan hewan tersebut luput dari pengawasan atau sengaja dilonggarkan demi kelancaran bisnis pengusaha, dampaknya akan sangat fatal dan mengorbankan masyarakat kecil.
“Kasihan peternak lokal, peternak-peternak kecil akan alami lagi kerugian,” ucapnya penuh kekhawatiran.
Yohanes menitipkan harapan besar agar pemerintah daerah benar-benar hadir untuk melindungi usaha rakyat kecil yang menjadi penopang ekonomi keluarga mereka.
“Penolakan awal kami murni karena rasa khawatir. Kami prihatin dengan peternak kecil yang akan gulung tikar jika virus ini kembali merajalela,” tuturnya
Tinggalkan Balasan