DETIK SUMBA – Demokrasi tingkat lokal kerap kali diwarnai oleh romantisme kampanye yang membuai. Berawal dari janji-janji manis bahkan sekadar analogi “permen karet” yang terasa sangat manis di awal namun hambar di ujungnya pesta demokrasi.
Berawal ditingkat Desa (mulai dari pemilihan kepala desa, tingkat RT/RW, hingga antarkampung) berhasil menyihir masyarakat. Slogan-slogan humanis bertebaran, melahirkan senyuman hangat penuh harapan dari warga yang mendambakan perubahan.
Namun, senyuman itu kini berubah menjadi kerutan kekecewaan ketika dihadapkan pada realitas pahit hari ini.
Desa Watu Karere, sebuah wilayah yang sarat dengan potensi, justru tampak berjalan di tempat, tertinggal di tengah gelombang janji-janji politik yang tak kunjung bertepi.
Ketidakpastian hidup dan mendesaknya kebutuhan publik di Desa Watu Karere semakin diperparah oleh dinamika makro pemerintahan.
Kebijakan pemerintah pusat terkait pemotongan anggaran besar-besaran dengan dalih efisiensi nasional berdampak langsung hingga ke tingkat pemerintahan paling bawah.
Pemerintah desa kini berada di posisi yang serba sulit. Banyak kepala desa mengeluhkan mandeknya program kerja dari awal masa jabatan hingga hari ini—dengan dalih ketergantungan ekonomi dan minimnya kemandirian fiskal desa.
Alasan klasik ini sering kali dijadikan pembenaran atas lambatnya roda pembangunan dan pelayanan publik.
Kendati anggaran terbatas, pemerintah desa tidak boleh bersikap pasrah dan berlindung di balik alasan klasik. Keterbatasan fiskal bukan berarti kematian kreativitas, matinya ide-ide segar atau berhentinya ikhtiar memajukan desa.
Manajemen dan Skala Prioritas, Pemerintah desa harus mampu menyusun ulang agenda prioritas secara ketat.
Program kerja harus disesuaikan secara realistis dengan kemampuan keuangan Desa Watu Karere, tanpa harus mengorbankan hajat hidup orang banyak.
Strategi Kemitraan (Kolaborasi), Keterbatasan dana desa harus dijembatani dengan memperkuat kemitraan strategis. Pemerintah desa perlu aktif menggandeng lembaga negara tingkat atas, pihak swasta (corporate social responsibility), maupun lembaga non-pemerintah (NGO).
Tujuannya jelas: memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti akses jalan yang layak, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, pemerataan air bersih, dan penerangan jalan.Transparansi dan Digitalisasi Informasi, warga Desa Watu Karere berhak atas keterbukaan informasi publik.
Pemerintah desa wajib beradaptasi dengan kemajuan zaman melalui pemanfaatan media komunikasi digital—seperti pembuatan website resmi desa, pengelolaan akun Facebook, Instagram, dan platform media sosial lainnya—sebagai jembatan komunikasi yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat.
Kritik tajam yang dilayangkan oleh masyarakat dan pemerhati sosial hendaknya tidak dipandang sebagai ancaman atau bentuk perlawanan yang menjatuhkan.
Sebaliknya, jadikan kritik sebagai “Vitamin C” asupan penguat yang menyehatkan tubuh birokrasi desa.
Pemerintahan yang sehat dan demokratis di tingkat lokal adalah pemerintahan yang berjiwa besar untuk mendengarkan keluh kesah rakyatnya, merespons dengan cepat, dan hadir sebagai solusi nyata yang membawa angin segar bagi kemajuan Desa Watu Karere.**
Penulis: Umbu Lete Daha
Tinggalkan Balasan